Kantor Berita Internasional Ahlulbait - Pemilu parlemen Mesir menghadapi krisis legitimasi setelah sekitar 70% hasil putaran pertama dibatalkan akibat kecurangan dan pelanggaran. Menurut laporan, Mahkamah Administratif Tertinggi Mesir membatalkan hasil pemilu di 29 distrik dari 10 provinsi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Nasional telah membatalkan hasil di 19 distrik lain karena kecurangan. Secara total, 48 dari 70 distrik putaran pertama—sekitar 68,5% dari total pemilu di 14 provinsi—dibatalkan. Provinsi seperti Sohag, Qena, Asyut, Luxor, dan Al-Wadi Al-Jadid mengalami pembatalan penuh, sementara provinsi lain sebagian besar hasilnya dibatalkan.
Putaran pertama yang digelar 10–11 November mendapat kritik luas karena pelanggaran, pembelian suara, dan manajemen buruk. Presiden Mesir, Abdelfattah al-Sisi, menyerukan peninjauan penuh atau bahkan pembatalan total pemilu jika tidak memungkinkan mencerminkan kehendak rakyat, menekankan bahwa komisi harus bertindak transparan dan hanya mengakui hasil yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.
Kementerian Dalam Negeri juga melaporkan berbagai pelanggaran pada putaran kedua, termasuk pembelian suara. Hal ini, bersama keputusan pengadilan terbaru, memperkuat tuntutan untuk pembatalan total pemilu dan peninjauan prosesnya.
Tokoh politik dan hukum Mesir menilai pembatalan ini sebagai “kematian legitimasi pemilu”. Naji Al-Shahabi, Ketua Partai Generasi Demokratik, menyebut pemilu ini sebagai salah satu pengalaman terburuk dalam sejarah Mesir dan menuntut pembukaan kembali proses pencalonan. Tariq Al-Awady, pengacara Mesir, menekankan perlunya dibentuknya komisi nasional independen untuk meninjau pelanggaran secara menyeluruh.
Your Comment